PAPUA,TV10Newsgroup.com– Tim Gabungan Pencari Fatka kasus Intan Jaya (TGPF Intan Jaya) Papua sudah menyelesaikan investigasi lapangan kasus penembakan yang terjadi pada bulan September lalu. Para tokoh Papua yang dilibatkan menjadi anggota TGPF, mengatakan upaya yang dilakukan sudah menyeluruh.
“Pendekatan pembangunan terhadap manusia itu jauh lebih penting. Sehingga apa yang dilakukan oleh TGPF adalah bagian dari pintu masuk untuk memulihkan keadaan Papua, untuk memulihkan kembali kepercayaan orang Papua terhadap negara, terhadap pemerintah,” ujar Victor Abraham Abaidata, anggota TGPF dari unsur tokoh pemuda Papua, dalam keterangan tertulis Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Selasa, 20 Oktober 2020.
Pendeta Henok Bagau, tokoh agama Intan Jaya, menilai upaya pengungkapan fakta seperti itu akan membuat warga Papua semakin percaya pada pemerintah pusat. Henok diketahui dekat dengan pendeta Yeremias Zanambani, yang tertembak di Intan Jaya 19 September lalu.
Di dalam tim investigasi, Henok mengaku bekerja sama baik dengan unsur TNI, Polri, dan BIN, yang sedikitpun tidak membatasi dirinya untuk bersuara.
“Inilah merupakan satu terobosan dalam sejarah masyarakat Papua. Kami melihat bahwa tim yang dibentuk benar-benar independen, tidak berpihak pada siapapun dan sungguh-sungguh mengikuti hati nurani dan fakta yang ada,” kata dia.
Tokoh Papua lainnya yang juga anggota tim adalah Taha Alhamid. Sekjen Dewan Presidium Papua tersebut mengaku senang dengan cara kerja dan hasil-hasil yang dicapai oleh tim. Taha yang juga adalah tokoh Muslim Papua untuk mengapresiasi unsur TNI di dalam tim, dimana tokoh-tokoh Papua bisa duduk berdampingan dan saling percaya dengan TNI dan Polri.
Diplomat senior yang pernah menjadi duta besar Indonesia di PBB, Makarim Wibisono menilai arti strategis upaya pemerintah tersebut dari sisi Hak Azasi Manusia atau HAM.
Menurutnya, cara penyelesaian seperti inilah yang akan mampu memperbaiki nama Indonesia di bidang HAM, apalagi tokoh-tokoh yang terlibat di dalam tim dipercaya publik.
“Masyarakat merasa atau melihat bahwa pelanggaran HAM tersebut sebagai luka bangsa. Jadi adanya usaha dari pemerintah untuk membentuk TGPF tersebut, menunjukan itikad dari pemerintah untuk memperjelas masalahnya itu,” ujar Makarim.(@Hutabarat).
