Nasional, TV10Newsgroup.com – Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin berharap untuk kebijakan pembangunan di daerah tetap memberi kemudahan berusaha dan ramah investasi.
Tanpa harus menunggu Omnibus Law disahkan lebih dulu.”hal ini juga ada pesan Wapres dalam sambutan pada acara Musyawarah Nasional V Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) di Lombok, Rabu (11/3/2020).
“Maka Semua ini Perlu sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah dalam rangka menunjang iklim investasi di daerah,” kata Wakil Presiden.
Sementara itu, K.H. Ma’ruf Amin menuturkan bahwa saat ini terdapat 8.451 peraturan pusat dan daerah 15.965.
Hal ini menggambarkan kompleksitas dan obesitas regulasi di Indonesia.”untuk itu, pemerintah sedang mengupayakan penyelesaian hambatan regulasi tersebut melalui Omnibus Law.
“Disinilah Kita harapkan melalui Omnibus Law, cita-cita dan harapannya bisa lebih mempercepat pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia maju”, ungkap K.H. Ma’ruf Amin.
Dengan demikian, ia juga berharap bahwa Munas ini, dapat menjadi sarana diseminasi dan diskusi ilmiah secara terbuka.
Agar isu-isu yang terkait dengan Omnibus Law, seperti strategi percepatan penataan hukum dan pemerintahan di Indonesia.
Supaya bisa di percepatan pertumbuhan ekonomi UMKM, cipta kerja, dan mendorong investasi.
Semua itu awal menjadi terobosan hukum untuk menjawab persoalan tumpang tindih peraturan perundang-undangan di Indonesia.
“Tak lupa, K.H. Ma’ruf Amin juga mengapresiasi acara ini, yang menunjukkan komitmen kuat dari DPRD Kota seluruh Indonesia.
Untuk sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah agar teyal menyukseskan dan mendukung kebijakan Omnibus Law,” cetus K.H. Ma’ruf Amin.(Dewa)