SEMARANG – Pemerintah Kabupaten Pati kembali menunjukkan komitmen dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2025
Kepada badan pemeriksa keuangan republik indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, bertempat di Auditorium BPK Jateng, Semarang.
Penyerahan LKPD Kabupaten Pati tersebut, dilakukan serentak bersama Pemerintah Provinsi dan seluruh kabupaten/kota se-Jawa Tengah.
Dalam kegiatan itu, laporan disampaikan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi bersama para kepala daerah kepada Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Luthfi H. Rahmatullah.
Acara penyerahan LKPD ini turut dihadiri oleh jajaran penting dari masing-masing daerah, mulai dari sekretaris daerah, inspektur, hingga kepala BPKAD se-Jawa Tengah.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari agenda rutin tahunan, dalam rangka memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Risma Ardhi Chandra, Plt Bupati Pati menyebutkan bahwa penyampaian LKPD Unaudited merupakan bentuk kepatuhan terhadap regulasi negara.
Dalam kewajiban tersebut sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perbendaharaan Negara
Yang mengharuskan pemerintah daerah menyerahkan laporan keuangan maksimal tiga bulan, setelah tahun anggaran berakhir”, ujar Plt Bupati Pati kepada wartawan, Senin (30/3/26).
Kepala BPK Perwakilan Jateng Luthfi H. Rahmatullah memberikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah yang berhasil menyelesaikan LKPD 2025 Unaudited dan menyerahkannya tepat waktu.
Dia menilai hal tersebut membutuhkan komitmen, kerja keras, serta koordinasi lintas perangkat daerah.
BPK RI Perwakilan Jawa Tengah juga menekankan bahwa setelah LKPD diterima, pihaknya akan segera melakukan pemeriksaan untuk memastikan laporan
Disusun secara wajar dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Ia berharap komunikasi antara tim pemeriksa dan pemerintah daerah dapat berjalan efektif, agar proses audit berlangsung lancar.
Menutup sambutan, Luthfi mengajak seluruh kepala daerah menjaga semangat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.
“Menurutnya, laporan keuangan yang baik bukan hanya soal meraih opini BPK, tetapi juga menjadi cerminan tanggung jawab pemerintah
Dalam mengelola uang rakyat, demi pelayanan publik yang lebih maksimal”, tutup Luthfi.(red)
