PATI – Sosialisasi pemberantasan korupsi yang digelar komisi pemberantasan korupsi (KPK) di wilayah pendopo kabupaten pati, Rabu (15/4/26)
Menjadi momentum penting, sekaligus tamparan keras bagi tata kelola pemerintahan daerah. kegiatan yang dihadiri langsung oleh Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra.
Forkopimda, pimpinan OPD, DPRD Pati hingga para kepala desa itu sejatinya bukan sekadar agenda seremonial, melainkan sinyal kuat bahwa Pati masuk dalam radar pembenahan sistem anggaran dan pengawasan.
Baca Juga
Kasatgas pencegahan direktorat koordinasi dan supervisi (Korsup) wilayah III KPK, Azril Zah menekankan bahwa pengawasan akan difokuskan pada seluruh siklus APBD, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pengadaan barang dan jasa.
Pernyataan tersebut menjadi sorotan tajam, mengingat sektor anggaran selama ini kerap menjadi ruang gelap
Yang rawan dimainkan melalui kepentingan tertentu, proyek titipan hingga pengondisian tender yang merugikan negara.
“Setelah ini ada target yang terukur. kami akan lakukan pendalaman, melihat titik rawan, lalu menyusun rencana aksi yang jelas
Siapa melakukan apa, targetnya apa, kapan dilaksanakan, dan dilaporkan secara berkala ke KPK,” tegas Azril dalam paparannya.
KPK bahkan menegaskan bahwa kabupaten pati menjadi salah satu titik penting, dalam upaya perbaikan tata kelola keuangan daerah.
Hal ini menimbulkan pertanyaan publik, apakah selama ini pengawasan internal Pemkab Pati belum cukup kuat? Atau ada persoalan mendasar yang harus dibenahi secara sistemik”, tambahnya
Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa pihaknya secara aktif meminta asistensi KPK, terutama terkait pengelolaan anggaran infrastruktur yang memiliki risiko tinggi.
Ia mengakui bahwa kehati-hatian dalam perencanaan dan pengawasan merupakan kunci utama untuk mencegah penyimpangan.
“Insyaallah akan kami laksanakan sesuai arahan. baik melalui e-katalog maupun mekanisme lain, semuanya harus sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan,” ujar Chandra kepada wartawan
“Namun di sisi lain, pernyataan itu juga memperlihatkan bahwa pembangunan daerah yang selama ini.
Digenjot tetap menyimpan potensi kebocoran, terutama ketika proyek infrastruktur menjadi lahan paling empuk bagi permainan anggaran.
Chandra juga menekankan bahwa percepatan pembangunan tetap menjadi prioritas, tetapi harus diimbangi dengan koordinasi intensif bersama KPK
Agar kedepan hasil pembangunan benar-benar tuntas, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Kami genjot pembangunan, tetapi tetap berkoordinasi dengan KPK agar pelaksanaannya sampai selesai dan berdampak langsung bagi masyarakat,” kata Plt. Bupati Pati
Lebih lanjut, Chandra mengingatkan seluruh ASN agar bekerja secara transparan dan akuntabel. Ia menambahakan bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan oleh KPK, tetapi juga oleh masyarakat yang kini semakin kritis.
“Kami sebagai pejabat diawasi. KPK mengawasi, masyarakat ikut andil, Maka semua harus terbuka dan melaksanakan kegiatan dengan sebenar-benarnya,” tuturnya.
Sosialisasi KPK di Pendopo Pati ini menjadi alarm keras bahwa praktik korupsi, tidak boleh lagi dianggap sebagai isu jauh atau sekadar wacana.
Jika pemerintah daerah benar-benar serius membangun, maka integritas birokrasi harus dibuktikan lewat tindakan nyata, bukan hanya slogan di atas podium.(red)
