JAKARTA – Penasehat Presiden RI, Hashim Sujono Djojohadikusumo hari ini mendorong Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) memperkuat fungsi kontrol sosial, dalam mengawal program pemerintah.
Pengawasan dinilai penting untuk memastikan setiap bantuan dan anggaran negara benar-benar sampai kepada masyarakat dan tidak disalahgunakan.
Hal tersebut disampaikan dalam diskusi bersama Agus Kliwir, Ketua Koordinator SMSI Eks Karesidenan Pati, Minggu (30/8/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Agus Kliwir menyoroti pentingnya pengawasan terhadap program pemerintah di Jawa Tengah, termasuk Kabupaten Pati yang memiliki berbagai program pembangunan dan bantuan kepada masyarakat.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI).
Program Kementerian Pekerjaan Umum tersebut ditujukan untuk mendukung peningkatan jaringan irigasi melalui pelibatan masyarakat, dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)”, ujar Agus Kliwir.
Menurut Hashim, pelaksanaan program yang menggunakan anggaran negara harus dikawal sejak tahap perencanaan hingga pekerjaan selesai.
Transparansi diperlukan, agar kedepan program tidak bergeser dari tujuan awal dan tetap memberikan manfaat bagi petani.
“Kalau ada dugaan penyalahgunaan kewenangan, permainan fee atau komisi, maupun pihak tertentu yang mencoba mengambil keuntungan dari program pemerintah, harus dikawal dan dilaporkan melalui mekanisme yang sesuai,” kata Hashim kepada wartawan, Minggu (30/8/26).
Ia menekankan, pers memiliki posisi strategis sebagai kontrol sosial. Namun, pemberitaan tetap harus berpegang pada data, fakta, dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
SMSI menambahkan, pengawasan bukan dimaksudkan untuk menghambat pembangunan. Sebaliknya, kontrol publik diperlukan
Agar kedepan program pemerintah berjalan sesuai ketentuan, dan tidak membuka ruang bagi kepentingan pihak tertentu.
“Kita ingin memastikan uang negara benar-benar kembali kepada rakyat. Program untuk petani jangan sampai justru dimanfaatkan oleh segelintir pihak,” lanjut Agus Kliwir.
Hashim juga mendorong lembaga pengawasan dan penegakan hukum sesuai kewenangannya untuk melakukan pengecekan
Apabila terdapat indikasi persoalan, termasuk Kejaksaan, Inspektorat, Ombudsman, serta BPK. SMSI menyatakan siap mendorong keterbukaan informasi publik dan melakukan pengawasan jurnalistik secara profesional terhadap pelaksanaan program pemerintah di daerah.
Dengan pengawasan bersama antara masyarakat, pers dan lembaga berwenang, diharapkan berbagai program pemerintah dapat berjalan transparan, tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat”, pungkasnya.(red)
