BANDUNG – Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menegaskan gagasan pembentukan Forum Consultative Assembly atau Forum Majelis Permusyawaratan Rakyat Dunia tidak dimaksudkan untuk mengesampingkan keberadaan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) yang telah meletakan dasar-dasar yang sangat kuat dalam mengatasi berbagai persoalan global, utamanya yang dihadapi oleh negara-negara Islam. Gagasan forum yang tidak permanen ini adalah untuk mendukung secara paralel peran yang telah dilakukan oleh OKI dan PUIC. Semakin banyak saluran komunikasi, tentu akan semakin baik.
“Kekhawatiran terjadinya krisis kemanusiaan, krisis ekonomi, krisis pangan, krisis energi, dan global warming, kini semuanya sudah ada di depan mata. Krisis multi dimensi yang kita hadapi itu perlu mendapatkan upaya penyelesaian bersama dalam kerangka mengutamakan pemuliaan pada kemanusiaan, penciptaan perdamaian, mengakhiri ketimpangan dan kemiskinan serta menciptakan akselerasi pertumbuhan ekonomi pasca pandemi Covid-19,” ujar Bamsoet saat jamuan makan malam dengan pimpinan lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Majelis Syuro dari negara-negara anggota OKI di Gedung Sate Bandung, Senin malam (24/10/22).
Wakil Ketua MPR hadir antara lain Ahmad Basarah, Jazilul Fawaid, Syarief Hasan, Hidayat Nur Wahid, Arsul Sani, Fadel Muhammad dan Lestari Moerdijat.
Hadir pula Gubernur Provinsi Jawa Barat Ridwan Kamil, Sekretaris Jenderal Parliamentary Union of the OIC Members States Mouhamed Khouraichi Niass, Ketua Senat Republik Arab Mesir Abdel Wahab Abdel Razek, Presiden Dewan Penasihat Kerajaan Maroko Enaam Mayara, Ketua Senat Republik Islam Pakistan Muhammad Sadiq Sanjrani, Ketua Dewan Nasional Palestina Rahwi A.M. Fatooh, Ketua Majelis Suro Kerajaan Arab Saudi Abdullah Muhammad Ibrahim Alsei, Wakil Ketua Dewan Bangsa Aljazair Salim Chenoufi, Deputi Pertama Ketua Dewan Suro Kerajaan Bahrain Jamal Mohamed Fakhro, Wakil Presiden Senat Malaysia Mohamad Ali bin Mohamad, Wakil Presiden Kedua Majelis Republik Mozambik Saide Fidel dan Wakil Ketua Dewan Suro Republik Yaman Abdullah Mohammed Abulghaith.
Selain itu, turut hadir Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Majelis Permusyawaratan Islam Republik Iran Abolfazl Amoei, Anggota Parlemen Republik Irak Haider M. Habeeb Majeed Al-Khumais, Anggota Senat Kerajaan Hasyimiyah Yordania Mustafa Al-Barari, Anggota Majelis Agung Nasional Republik Turki Orhan Atalay, Sekretaris Jenderal Persatuan Parlemen Negara Anggota OKI Mouhamed Khourchi NIASS, Direktur Liga Muslim Dunia di Indonesia Abdurrahman Muhammad Amin Al Khayyat.
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, di tengah upaya mempercepat pemulihan global pasca pandemi Covid-19, dunia juga dihantui oleh resesi global yang sudah menggejala dengan tingkat kenaikan inflasi global yang sangat tajam. IMF memprediksi inflasi 2022 akan mencapai 8,8 persen yang merupakan angka tertinggi dalam 20 tahun terakhir. Hal ini berpotensi mengakibatkan penurunan pada kualitas pertumbuhan ekonomi yang hanya tumbuh di kisaran 3,2 persen serta meningkatkan harga komoditas global yang sangat memberatkan bagi masyarakat yang baru saja bangkit setelah diterpa pandemi Covid-19.
“Dalam menghadapi ancaman besar ini, kita harus bekerja bersama, memperbanyak dan memperkuat titik temu untuk menyelesaikan masalah yang akan kita hadapi bersama. Itulah sebagian persoalan yang melatarbelakangi gagasan membentuk Forum Consultative Assembly atau Forum Majelis Permusyawaratan Rakyat Dunia,” kata Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, gagasan awal pembentukan Forum Consultative Assembly, telah disampaikan dalam pertemuan dengan Raja Salman bin Abdul Azis, Ketua Majelis Suro Saudi Arabia Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim Al Syaikh, dan Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia Syaikh Muhammad Abdul Karim AlIsa di Riyadh, serta dalam pertemuan dengan Ketua Majelis Tinggi Kerajaan Maroko Hakim Benchamach di Rabat, pada bulan Desember 2019.
“Gagasan tersebut mendapat dukungan yang sangat baik, namun upaya untuk merealisasikannya terkendala oleh pandemi Covid 19 yang melanda seluruh dunia. Alhamdulillah, berkat kerja keras seluruh warga dunia, serta utamanya adalah karena pertolongan Allah, akhirnya pandemi dapat diatasi secara baik. Karenanya, kami berpandangan, bahwa saat ini adalah waktu yang tepat untuk memulai langkah merealisasikan gagasan tersebut,” tutur Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menambahkan, untuk merealisasikan gagasan tersebut pimpinan MPR melanjutkan langkah yang lebih operasional melalui penyampaian gagasan kepada presiden Republik Indonesia, berdiskusi dengan menteri luar negeri, dan melakukan kajian bersama pakar, akademisi, dan praktisi. Pimpinan MPR pun melakukan pertemuan dengan para duta besar negara-negara yang bergabung dalam OKI, pada tanggal 9 Juni dan 19 September 2022. Dalam pertemuan tersebut, para duta besar menyambut baik gagasan pembentukan Forum Consultative Assembly dan berjanji akan mengomunikasikan dengan Majelis Suro/lembaga sejenis di negara masing-masing.
“Mudah-mudahan penyelenggaraan konferensi internasional Forum Consultative Assembly ini dapat menjadi tonggak sejarah yang memiliki arti penting dalam penciptaan tatanan kehidupan global yang lebih demokratis, harmonis, dan berkeadaban. Melalui forum ini mari kita mengatasi masalah bersama, membangun jembatan dialog hingga menemukan jalan keluar dari berbagai persoalan yang kita hadapi melalui komitmen bersama,” tegas Bamsoet.(@Gus)
