PATI – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kabupaten Pati mulai disorot tajam. Banyaknya keluhan masyarakat terkait pelaksanaan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG), membuat pengawasan, kini diperketat langsung dari tingkat pusat.
Wakil Ketua I DPRD Pati, H. Hardi yang juga menjabat Ketua DPC Partai Gerindra Pati, resmi mendapat mandat dari Sudaryono selaku Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Gerindra Jawa Tengah.
Untuk turun langsung mengawal jalannya program MBG, sekaligus melakukan pengecekan terhadap mitra SPPG di wilayah Kabupaten Pati, Rabu (18/3/2026).
Langkah ini bukan tanpa alasan. Sejumlah laporan dari berbagai wilayah mengindikasikan adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program, mulai dari kualitas menu hingga dugaan penyimpangan dalam distribusi.
H. Hardi menegaskan, program MBG merupakan bagian dari kebijakan strategis pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
Karena itu, pelaksanaannya tidak boleh main -main, apalagi dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
“Ini program negara. Menu bergizi harus sesuai standar yang sudah ditentukan pemerintah. Tidak boleh asal-asalan,” tegasnya.
Ia juga memperingatkan seluruh pihak yang terlibat dalam SPPG, agar tidak mencoba menyalahgunakan program tersebut.
Jika terbukti ada pelanggaran, sanksi tegas akan langsung dijatuhkan tanpa kompromi.“Kalau ada yang menyalahgunakan, baik itu SPPG maupun program MBG, akan kami rekomendasikan untuk ditutup permanen,” ujar H. Hardi dengan nada keras.
Kondisi ini menjadi sinyal serius, bahwa pemerintah tidak akan mentolerir praktik-praktik yang merusak tujuan program sosial.
Terlebih, MBG menyasar kebutuhan dasar masyarakat dan anak – anak sekolah, khususnya dalam pemenuhan gizi yang layak.
Pengawasan intensif pun dipastikan akan terus dilakukan dalam waktu dekat. H. Hardi menyebut pihaknya akan turun langsung ke lapangan, untuk memastikan seluruh mitra SPPG bekerja sesuai aturan dan standar yang telah ditetapkan.
Dengan meningkatnya sorotan ini, publik kini menunggu langkah konkret pemerintah dalam menindaklanjuti berbagai keluhan yang muncul.
Jika terbukti ada pelanggaran, bukan tidak mungkin akan ada penutupan SPPG secara besar-besaran di wilayah Kabupaten Pati.(red)
