PATI I Suasana politik di Kabupaten Pati kembali memanas setelah Ketua DPC Partai Gerindra Pati, H. Hardi, secara terbuka menyatakan kesiapannya mengusulkan pencopotan Bupati Pati, Sudewo dari keanggotaan partai.
Sikap tegas ini disampaikan di tengah aksi unjuk rasa besar-besaran yang digelar oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di depan Gedung DPRD Pati, Jumat (19/9/2025).
Ribuan massa memadati kawasan sekitar gedung dewan sejak siang hari. Mereka datang dengan membawa berbagai poster, spanduk, hingga pengeras suara
Menuntut agar DPRD dan partai politik tidak tinggal diam terhadap polemik yang melibatkan Bupati Sudewo.
Desakan paling kuat ialah agar Partai Gerindra sebagai induk politik Sudewo segera mengambil tindakan tegas.
Dalam momen audiensi yang berlangsung di ruang rapat gabungan DPRD, perwakilan AMPB menyampaikan 13 tuntutan.
Namun setelah melalui pembahasan intensif bersama pimpinan dewan, poin-poin tersebut dipadatkan menjadi enam.
Salah satunya berbunyi jelas, meminta DPC Partai Gerindra untuk memberhentikan Sudewo dari kepengurusan maupun keanggotaan partai.
Menanggapi hal itu, Hardi yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua I DPRD Pati menyampaikan komitmennya di hadapan massa.
“Tuntutan agar Bupati Sudewo diberhentikan dari kepengurusan maupun keanggotaan Partai Gerindra akan kami sampaikan ke DPP melalui DPW Jawa Tengah,” ujarnya lantang dari atas panggung audiensi.
Pernyataan tersebut sontak disambut sorakan riuh ribuan pendemo. Suasana berubah penuh semangat ketika massa merasa aspirasi mereka akhirnya mendapat perhatian serius.
Banyak yang menganggap pernyataan H. Hardi sebagai sebuah “kemenangan kecil” dalam perjuangan panjang mereka menuntut keadilan dan akuntabilitas pemerintahan daerah.
Setelah audiensi selesai, Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin bersama Wakil Ketua I DPRD Pati, H. Hardi, Bambang Susilo Wakil Ketua II DPRD Pati dan H. Suwito, Wakil Ketua III DPRD Pati.
Hari ini keluar menemui massa yang sudah menunggu lebih dari dua jam di luar gedung. Kehadiran pimpinan DPRD disambut dengan yel-yel dukungan dan tepuk tangan panjang.
Ali Badrudin dalam keterangannya menegaskan bahwa seluruh aspirasi masyarakat akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme hukum dan tata tertib dewan.
Ia juga mengapresiasi AMPB yang mampu menggelar aksi dengan tertib tanpa menimbulkan kericuhan.
“Inilah bentuk demokrasi yang sehat, rakyat menyampaikan aspirasi dan kami sebagai wakil rakyat berkewajiban menyalurkannya,” lanjut Ketua DPRD Pati
Setelah mendengar langsung hasil audiensi, massa AMPB akhirnya membubarkan diri dengan tertib pada sore hari.
Para koordinator aksi mengingatkan peserta demo untuk tetap menjaga keamanan dan tidak terprovokasi.
Langkah unjuk rasa ini merupakan gerakan damai, demi memperjuangkan kepentingan masyarakat luas.
Sementara itu, keputusan H. Hardi untuk mendorong pemecatan Sudewo dari Partai Gerindra diprediksi akan membawa dinamika baru dalam peta politik Pati.
Publik kini menunggu sikap resmi DPW maupun DPP Partai Gerindra terhadap usulan tersebut. Jika usulan ini benar-benar dijalankan
Maka bisa menjadi preseden penting bahwa partai politik berani bersikap tegas, terhadap kadernya yang dinilai bermasalah.
Bagi AMPB, perjuangan ini masih panjang. Mereka berkomitmen untuk terus mengawal proses di DPRD maupun internal partai.
Harapan mereka sederhana, adanya kepastian hukum dan politik yang bisa menjawab keresahan warga Pati.
Aksi Jumat itu menjadi catatan tersendiri dalam perjalanan demokrasi lokal. Ribuan rakyat bersatu padu menyuarakan aspirasi, dan untuk pertama kalinya
Pimpinan partai politik lokal menunjukkan kesediaannya menindaklanjuti tuntutan rakyat. Kini, semua mata tertuju pada langkah
Seperti DPP Gerindra mengabulkan usulan pemecatan Sudewo, atau justru memilih jalan kompromi politik?.(MK)
