PATI – Keluh kesah nelayan sudah direspon Bupati Pati dan bahkan sudah buat surat kepada presiden, menteri keuangan dan menteri kelautan terkait PP 85 tahun 2021. “Kami minta agar indeks tarif PNBP pascaproduksi itu bisa diturunkan.
Sehingga tidak langsung kena 10℅ dengan alasannya tentu karena saat ini semua kembali merintis lantaran.” Karena sebelumnya dihantam pandemi, PNBP kalau bisa 5 ℅ . Kemudian wilayah tangkapan jangan hanya 1 wilayah, namun beberapa wilayah.
Semua hal itu memang kewenangan pusat. “Karenanya, saya mohon ini dikawal dan Haryanto berharap tuntutan ini bisa dikabulkan”, tegas Bupati saat diwawancarai Awak Media dilokasi, Minggu (15/4/22).
Untuk terkait dengan perkembangan industri perikanan di Juwana, lanjut Haryanto, pada periode pertama maupun kedua kepemimpinannya sebagai Bupati, ia mengaku sudah berusaha menata insfrastruktur.”Dulu masuk wilayah pulau Seprapat sangat sempit sekarang sudah kami lebarkan dan bisa untuk aktifitas perkapalan
Karena bagaimanapun juga, Juwana ini merupakan pusat perekonomian, jadi harus mampu bangkit dari pandemi dan berbagai insfrastruktur yang kita bangun ini, semata mata agar membantu pertumbuhan perikanan di Juwana,”jelas Haryanto.
Kades Bajomulyo berharap semoga kami diberikan ijin yang mudah dan diberikan solar yang murah serta diberikan tangkapan yang luas sehingga kapal asing enyah dari bumi Indonesia.
Masih lanjut, Untuk kedepan mudah-mudahan diberikan retribusi yang murah dan pembangunan infrastruktur yang lebih baik lagi dan ucapan terima kasih pada Bupati Pati Haryanto terkait 12 hektar tanah di pulau Seprapat yang bakal dimanfaatkan untuk tambat kapal serta sudah dibangun dengan baik,” ucap Kades Bajomulyo.(@Gus)
