PATI – Akhir tahun 2021 yang lalu, Polresta Pati telah berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang merupakan buah kerja keras atas komitmen pembangunan Zona Integritas di semua sektor pelayanan.
Di tahun 2023 ini, Polresta Pati kembali memperkuat komitmen membangun Zona Integritas untuk menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), hal tersebut ditandai dengan pernyataan deklarasi oleh seluruh personel Polresta Pati yang dipimpin langsung oleh Kapolresta Pati Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama tadi pagi Senin (13/3/23) di halaman apel.
Dalam deklarasi yang dibacakan oleh Kapolresta Pati tersebut, pihaknya dengan tegas menyatakan menolak segala macam bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan bertekad memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
“Kami Polresta Pati dengan ini menyatakan dengan tegas menolak segala macam bentuk gratifikasi, korupsi, kolusi, nepotisme dan pungli. Kami juga berkomitmen kuat untuk memberikan pelayanan yang terbaik, mudah dan transparan bagi masyarakat.” tegasnya.
Dalam arahannya Kapolresta Pati juga menambahkan, kegiatan tersebut merupakan langkah awal dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi Polri yang diimplementasikan melalui komitmen bersama antar Pimpinan Polri dan seluruh Personel Polri di lingkungan Polresta Pati.
Untuk mensukseskan pembangunan Zona Integritas ada enam aspek area perubahan yang menjadi indikator penilaian diantaranya manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, peningkatan kwalitas pelayanan publik.
Aspek peningkatan kwalitas pelayanan publik menjadi faktor yang sangat penting untuk meraih predikat WBBM. Ada beberapa langkah yang ditempuh Polresta Pati diantaranya terus melakukan evaluasi terhadap aspek-aspek pelayanan publik mulai dari kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana pelayanan, konsultasi pengaduan, kompensasi pelayanan dan inovasi pelayanan publik.
Dalam pembangunan Zona Integritas, sangat diperlukan keterlibatan stakeholders (pemangku kebijakan) terkait dalam penyusunan standar kwalitas pelayanan publik, disamping itu peningkatan kemampuan petugas pelayanan publik pun tak luput pentingnya, yakni dengan cara memberikan pelatihan dan pembinaan etika dan moral pelayanan publik secara intens.
Kemudian survey kepuasan masyarakat juga tak kalah penting untuk dilakukan secara berkala dan berkelanjutan sebagai fungsi kontrol atas pelayanan yang diberikan. “Hal yang penting berikutnya adalah merespon dengan cepat setiap pengaduan dari masyarakat.
“Selain itu, perlu ditingkatkan lagi berkaitan dengan inovasi pelayanan public yang berbasi Teknologi Inormasi (TI) untuk memudahkan masyarakat memperoleh pelayanan yang cepat, tepat dan akuntabel.
“Saya berharap agar seluruh personel Polresta Pati terus bersemangat dan berinovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga nantinya Polresta Pati mampu meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).”tutup Kapolresta Pati.(@Gus Kliwir)
