PATI – Sosialisasi pemberantasan korupsi yang digelar komisi pemberantasan korupsi (KPK) di pendopo Kabupaten Pati, Rabu (15/4/26)
Hari ini menjadi momentum penting, sekaligus tamparan keras bagi tata kelola pemerintahan daerah.
Kegiatan yang dihadiri Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, hingga para kepala desa itu sejatinya bukan sekadar agenda seremonial
Melainkan sinyal kuat bahwa Pati masuk dalam radar pembenahan sistem anggaran dan pengawasan. kasatgas pencegahan direktorat koordinasi dan supervisi (Korsup) Wilayah III KPK, Azril Zah
Ia menegaskan bahwa pengawasan akan difokuskan pada seluruh siklus APBD, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pengadaan barang dan jasa.
Pernyataan tersebut menjadi sorotan tajam, mengingat sektor anggaran selama ini kerap menjadi ruang gelap yang rawan dimainkan
Melalui kepentingan tertentu, proyek titipan, hingga pengondisian tender yang merugikan negara.“setelah ini ada target yang terukur.
Kami akan lakukan pendalaman, melihat titik rawan, lalu menyusun rencana aksi yang jelas siapa melakukan apa, targetnya apa, kapan dilaksanakan dan dilaporkan secara berkala ke KPK,” tegas Azril dalam paparannya.
KPK bahkan menegaskan bahwa kabupaten pati menjadi salah satu titik penting dalam upaya perbaikan tata kelola keuangan daerah.
Hal ini menimbulkan pertanyaan publik, apakah selama ini pengawasan internal Pemkab Pati belum cukup kuat? Atau ada persoalan mendasar yang harus dibenahi secara sistemik.
Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa pihaknya secara aktif meminta asistensi KPK, terutama terkait pengelolaan anggaran infrastruktur yang memiliki risiko tinggi.
Ia mengakui bahwa kehati-hatian dalam perencanaan dan pengawasan merupakan kunci utama untuk mencegah penyimpangan.
“Insyaallah akan kami laksanakan sesuai arahan. Baik melalui e-katalog maupun mekanisme lain, semuanya harus sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan,” ujar Chandra kepada wartawan
Namun di sisi lain, pernyataan itu juga memperlihatkan bahwa pembangunan daerah yang selama ini digenjot tetap menyimpan potensi kebocoran
Terutama ketika proyek infrastruktur menjadi lahan paling empuk bagi permainan anggaran. Chandra juga menambahkan, bahwa percepatan pembangunan tetap menjadi prioritas, tetapi harus diimbangi dengan koordinasi intensif bersama KPK
Agar hasil pembangunan benar-benar tuntas dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. “kami genjot pembangunan, tetapi tetap berkoordinasi dengan KPK
Agar pelaksanaannya sampai selesai dan berdampak langsung bagi masyarakat,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Plt Bupati mengingatkan seluruh ASN agar bekerja secara transparan dan akuntabel. Ia menekankan bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan oleh KPK, tetapi juga oleh masyarakat yang kini semakin kritis.
“Kami sebagai pejabat diawasi. KPK mengawasi, masyarakat juga mengawasi. maka semua harus terbuka dan melaksanakan kegiatan dengan sebenar-benarnya,” tambahnya.
Sosialisasi KPK di Pendopo Pati ini menjadi alarm keras bahwa praktik korupsi tidak boleh lagi dianggap sebagai isu jauh atau sekadar wacana.
Jika pemerintah daerah benar-benar serius membangun, maka integritas birokrasi harus dibuktikan lewat tindakan nyata, bukan hanya slogan di atas podium.(red)
