PATI – Ketua Komisi B DPRD sekaligus Ketua DPC PPP Kabupaten Pati, Muslihan, S.Pd.I., M.Pd menegaskan komitmennya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Komisi B yang membidangi perekonomian daerah.
Hal tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya mengawal kebijakan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, Sabtu (25/7/2026).
Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pati memiliki ruang lingkup pengawasan terhadap sektor perekonomian, keuangan daerah, serta berbagai bidang strategis
seperti pertanian, perikanan, perdagangan, koperasi, perbankan, peternakan, perindustrian, hingga perusahaan daerah.
Selain itu, Komisi B juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, sekaligus menyerap aspirasi masyarakat
Untuk dijadikan bahan dalam penyusunan kebijakan, dan rekomendasi kepada pemerintah daerah.
Muslihan menilai sektor pertanian, perikanan, dan UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Kabupaten Pati yang harus mendapat perhatian serius.
“Karena itu, Komisi B akan terus mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak kepada petani, nelayan dan pelaku usaha
Agar kedepan memperkuat pengawasan terhadap program-program pemerintah agar berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran.
Ia juga menambahkan bahwa DPRD memiliki peran penting sebagai representasi masyarakat.
Melalui fungsi pengawasan, penganggaran, dan penyerapan aspirasi, Komisi B akan terus menjembatani kebutuhan masyarakat dengan pemerintah daerah
Guna kedepan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan warga Kabupaten Pati,” tutur Muslihan.(red)
