JEPARA – Pemerintah Kabupaten Jepara mulai memperkuat langkah jangka panjang untuk menghadapi ancaman kekeringan yang diperkirakan masih berlangsung hingga Oktober.
Selain memastikan kebutuhan air bersih masyarakat terpenuhi, pemerintah daerah menyiapkan pembangunan infrastruktur air di sejumlah wilayah yang masuk dalam peta rawan kekeringan.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan yang digelar di Gedung Shima, Rabu (9/9/2026).
Forum tersebut dipimpin Bupati Jepara, H. Witiarso Utomo dan diikuti Wakil Bupati Muhammad Ibnu Hajar, Ketua DPRD Jepara Agus Sutisna, jajaran Forkopimda, serta sejumlah pejabat daerah.
Bupati Witiarso menegaskan bahwa persoalan kekeringan tidak cukup ditangani melalui distribusi bantuan air bersih, ketika sumber air masyarakat mulai mengering.
Menurutnya, pemerintah perlu membangun sistem penyediaan air yang mampu digunakan dalam jangka panjang.
Data Indeks Risiko Bencana 2025 menunjukkan risiko kekeringan di Jepara berada pada angka 20,79 dan masuk kategori tinggi.
Kondisi tersebut perlu diantisipasi mengingat prakiraan cuaca pada September dan Oktober masih menunjukkan rendahnya curah hujan di wilayah Jepara.
Sejumlah desa bahkan telah mengalami dampak kekeringan. Hingga 2 September, Desa Kedungmalang, Sumberejo, dan Tunahan tercatat mengalami kesulitan air dengan total 1.415 kepala keluarga atau 4.247 jiwa terdampak.
Untuk memenuhi kebutuhan warga, pemerintah telah menyalurkan sekitar 320 ribu liter air bersih.
Di sisi lain, Pemkab Jepara mulai mengarahkan penanganan pada pembangunan sarana permanen.
BPBD dan organisasi perangkat daerah terkait diminta melakukan pemetaan secara detail terhadap wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
Hasil pemetaan tersebut selanjutnya menjadi dasar untuk pembangunan sumur bor maupun jaringan pipanisasi.
Pemerintah daerah juga telah menyiapkan anggaran sebesar Rp4,2 miliar melalui APBD 2027. Dana tersebut diarahkan untuk memperkuat akses dan ketersediaan air bersih di kawasan yang berulang kali menghadapi persoalan kekeringan.
Pemkab Jepara juga membuka ruang kolaborasi dengan dunia usaha melalui dukungan corporate social responsibility (CSR).
Bantuan tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan kebutuhan air masyarakat, sembari menunggu pembangunan infrastruktur yang bersumber dari anggaran daerah”, ujar Bupati Jepara.
Witiarso mengingatkan bahwa pembangunan fasilitas air harus diikuti sistem pengelolaan yang jelas.
Pemerintah kecamatan diminta berkoordinasi dengan masyarakat untuk menentukan pola pengelolaan, baik melalui SPAM Desa maupun PDAM.
Menurutnya, keberadaan infrastruktur air tidak akan memberikan manfaat maksimal, apabila tidak disertai perawatan dan pengelolaan yang berkelanjutan.
Karena itu, masyarakat sebagai pengguna sekaligus pengelola diharapkan ikut menjaga fasilitas yang telah dibangun.
Selain persoalan kekeringan, rapat koordinasi juga menjadi momentum untuk menyiapkan langkah menghadapi perubahan musim.
Pemerintah daerah meminta perangkat terkait mulai memeriksa kesiapan infrastruktur dan lingkungan sebelum memasuki musim penghujan.
Antisipasi tersebut dinilai penting, karena perubahan dari musim kemarau menuju penghujan juga dapat memunculkan potensi bencana lain.
Dengan persiapan sejak awal, Pemkab Jepara berharap penanganan bencana dapat dilakukan lebih cepat dan risiko terhadap masyarakat dapat ditekan”, pungkasnya.(red)
