PATI I Suhu politik dan dinamika sosial di Kabupaten Pati kembali menghangat. Hal ini dipicu oleh perbedaan pandangan antara Sudewo, Bupati Pati, Selasa (26/8/25).
Kini dikenal sebagai salah satu tokoh politik berpengaruh di Pati, dengan adanya Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) yang terdiri dari gabungan elemen masyarakat, aktivis hingga tokoh lokal.
Persoalan mencuat ketika sejumlah kebijakan strategis Bupati Pati dianggap tidak sejalan dengan aspirasi sebagian warga.
AMPB menilai bahwa arah kebijakan pembangunan daerah masih perlu dikritisi, agar lebih berpihak pada masyarakat kecil. Sementara ini, terlihat adanya pemerintah daerah belum bisa maksimal dan malah pro kotra terkait kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250.
“Kami melihat ada kebijakan yang belum tepat sasaran. Masyarakat perlu suara kritis agar Pati tidak hanya membangun secara fisik, tetapi juga memperhatikan kebutuhan dasar rakyat,” ungkap Supriyono alias Botok kepada wartawan.
Di sisi lain, perbedaan pendapat merupakan hal wajar dalam demokrasi, namun ia menekankan pentingnya menyampaikan kritik dengan solusi terkait kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen
Setelah aksi dimulai, ada sekitar lima ribu sampai lima puluh ribu lebih aksi datang unjukrasa didepan Pemda Pati, hal ini membuat Bupati pati, sudewo gentar untuk menghadapi”, ujarnya.
Situasi ini membuat publik Pati terbelah dalam dua arus besar, sebagian mendukung langkah ini harus dinilai tegas dalam membawa perubahan, sementara AMPB mengedepankan suara kritis demi kesejahteran masyarakat.
Pengamat politik lokal menilai, dinamika pro dan kontra ini merupakan bagian dari proses demokrasi yang sehat, asalkan tidak menimbulkan perpecahan sosial.
“Yang perlu dijaga adalah etika politik. Jangan sampai perbedaan pandangan justru menghambat pembangunan dan memperlebar jurang antara masyarakat dengan pemerintah,” jelas salah satu warga di Pati.
Hingga kini, belum ada tanda-tanda bahwa kedua kubu akan duduk bersama secara formal. Namun masyarakat berharap, kepada KPK agar segera tangkap Bupati Pati, Sudewo
Karena sudah membuat wilayah tidak kondusif terkait kebijakan yang tidak pro rakyat kecil dan AMPB mendesak KPK segera tetapkan tersangka Bupati Pati, Sudewo dan aksi pati damai akan dilanjutkan ke Jakarta September 2025 ini.(red)
