JAKARTA – Kebebasan menyampaikan informasi di ruang publik tidak boleh menjadi alasan untuk mencampuradukkan profesi wartawan dengan konten kreator, Kamis (19/11/26).
Keduanya memang tidak sama, media dan konten kreator untuk menyampaikan informasi, tetapi memiliki kedudukan, tanggung jawab, serta mekanisme perlindungan hukum berbeda
Wartawan menjalankan fungsi jurnalistik, mulai dari mencari, memperoleh, mengolah, hingga menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, wartawan terikat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik.
Sementara itu, konten kreator memiliki ruang aktivitas yang lebih luas. Mereka dapat memproduksi konten hiburan, opini, promosi, hingga informasi publik.
Namun, aktivitas membuat dan mengunggah konten tidak serta-merta menjadikan seseorang sebagai wartawan maupun memberikan perlindungan khusus berdasarkan UU Pers.
Persoalan menjadi serius, ketika kritik, pemberitaan dan penyampaian dugaan penyimpangan terhadap kepentingan publik justru dihadapkan pada ancaman pelaporan pidana.
Padahal, pers memiliki fungsi kontrol sosial. Wartawan bukan sekadar penyampai pernyataan pejabat, melainkan juga memiliki tanggung jawab mengawasi kekuasaan, mengungkap persoalan publik, serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar.
Perlindungan terhadap wartawan ditegaskan dalam Pasal 8 UU Pers. Bahkan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 memperkuat perlindungan terhadap kerja jurnalistik melalui mekanisme hak jawab
Hak koreksi dan penilaian dugaan pelanggaran kode etik melalui Dewan Pers, sebelum menempuh jalur pidana atau perdata dalam perkara terkait karya jurnalistik yang sah.
Namun, perlindungan tersebut bukan berarti wartawan kebal hukum. Profesionalisme, akurasi, keberimbangan, verifikasi, dan kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik tetap menjadi kewajiban.
Sebaliknya, konten kreator juga tidak boleh dipandang sebagai pihak yang bebas dari tanggung jawab hukum.
Konten yang mengandung fitnah, ancaman, pemerasan, atau memenuhi unsur tindak pidana tetap dapat diproses sesuai peraturan perundang-undangan.
Pertanyaan kritisnya, apakah setiap orang yang mengunggah berita di media sosial bisa langsung mengklaim dirinya wartawan? Tentu tidak.
Begitu pula sebaliknya, apakah setiap orang yang melakukan kegiatan jurnalistik dapat begitu saja dicap sebagai konten kreator untuk menghindari mekanisme perlindungan pers?
Di sinilah pentingnya membedakan profesi, produk jurnalistik, dan aktivitas pribadi seseorang.
Jangan sampai kebebasan pers hanya menjadi slogan, sementara orang-orang yang menjalankan fungsi kontrol sosial, justru menghadapi tekanan ketika menyampaikan kritik terhadap kekuasaan.
Negara membutuhkan pers yang profesional, independen, dan berani. Masyarakat juga membutuhkan konten kreator yang bertanggung jawab.
Sebab, demokrasi tidak akan sehat jika kritik dibungkam, informasi dipelintir dan hukum digunakan sebagai alat untuk menakut-nakuti pihak yang menyampaikan persoalan publik”, kata Agus Kliwir, Dirut PT. MNS Grub Pers, CEO PT. SMGC, Ketum RPPAI.(red)












