PATI, TV10NEWSGROUP.COM I Viralnya kondisi bangunan SDN Sambirejo, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang dilaporkan mengalami kerusakan parah, kini menuai sorotan luas publik.
Ironisnya, persoalan tersebut disebut telah dilaporkan kepada instansi terkait selama dua tahun terakhir, namun hingga kini belum mendapatkan tanggapan maupun penanganan yang nyata.
Kondisi tersebut memicu keprihatinan, sekaligus kemarahan Agus Kliwir, Ketua Umum Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia (RPPAI).
Ia secara tegas meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati, Bupati Pati, serta Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati untuk segera turun tangan dan mengambil langkah konkret.
“Ini bukan sekadar soal bangunan, ini menyangkut moral pendidikan, masa depan anak-anak generasi bangsa, dan hak dasar atas pendidikan yang wajib diprioritaskan negara,” tegas Agus Kliwir, Kamis (15/1/2026).
Menurut Agus Kliwir, rusaknya fasilitas sekolah tersebut bukan hanya mencerminkan kelalaian pengelolaan, tetapi juga menggambarkan adanya dugaan pembiaran sistematis oleh instansi terkait.
Ia menyebut, kondisi ruang kelas yang tidak layak pakai, atap bocor, dinding retak, hingga sarana belajar yang minim telah berlangsung lama dan mengganggu proses belajar mengajar siswa.
“Anak-anak seharusnya belajar dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan bermartabat. Kalau sekolahnya rusak parah seperti ini dan dibiarkan bertahun-tahun
Lalu di mana komitmen negara terhadap pendidikan?” ujar Agus Kliwir, Ketua Umum Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia dengan nada prihatin.
Ia menambahkan, bahwa pihaknya telah menerima berbagai laporan dari masyarakat dan wali murid yang mengeluhkan buruknya kondisi sekolah tersebut.
Bahkan, sebagian orang tua khawatir akan keselamatan anak-anak mereka, ketika mengikuti kegiatan belajar di sekolah.
“Ini bukan soal viral di media sosial saja. Ini soal keselamatan anak. Kalau sampai terjadi hal yang tidak diinginkan, siapa yang bertanggung jawab?” katanya.
Agus Kliwir juga mendesak pemerintah pusat melalui Kemdikbud segera melakukan inspeksi langsung ke lapangan serta mengalokasikan anggaran perbaikan tanpa menunda-nunda.
Selain itu, Pemkab Pati dan DPRD setempat diminta tidak saling melempar tanggung jawab.“Jangan menunggu korban dulu baru bergerak.
Ini persoalan serius yang membutuhkan keberanian dan kepedulian pemimpin daerah,” imbuhnya
RPPAI akan terus mengawal kasus ini, hingga terdapat langkah nyata perbaikan terhadap SDN Sambirejo.
Bahkan hal ini membuka kemungkinan membawa persoalan tersebut ke tingkat nasional, jika pemerintah daerah tetap tidak menunjukkan itikad baik.
“Kami tidak akan diam. Ini perjuangan untuk hak pendidikan anak-anak Indonesia,” lanjutnya
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, DPRD Pati dan Bupati Pati
Maka dalam peristiwa ini, pemerintah terkait agar segera menindaklanjuti masalah kondisi SDN Sambirejo.(red)
