JAKARTA,TV10Newsgroup.com – Anggota Tim Kerja DPD RI RUU tentang Cipta kerja Hasan Basri mengungkapkan sejumlah pasal dari RUU tersebut yang akan menjadi fokus perjuangan DPD RI. Karena pasal-pasal tersebut yang melucuti sejumlah kewenangan daerah. “Sedikitnya ada 174 pasal yang akan kami pelototi,” Kata Hasan usai mengikuti Rakor DPD RI di Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (6/8/20).
Dicontohkan Hasan, tentang pelaksanaan kewenangan tentang perizinan berusaha dan kegiatan berusaha dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Kemudian perizinan berusaha yang tidak dilaksanakan sesuai dengan NSPK dan norma (tenggat) waktu yang ditetapkan, maka pelaksanaan perizinan berusaha diberikan oleh Pemerintah Pusat.
Serta pelaksanaan perizinan berusaha dan kegiatan berusaha yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan program Prioritas Pemerintah dilaksanakan oleh pemerintah Pusat. “Jadi daerah nanti hanya menjadi penonton dari investasi-investasi besar yang masuk. sehingga sama sekali bukan regulator,” Ujarnya.
Belum lagi, lanjut Hasan, dalam pasal-pasal krusial mengenai pertanahan, tata ruang, administrasi perizinan, administrasi pemerintahan dan lainnya. “RUU Cipta kerja dengan metode Omnibus Law ini sangat jauh dari kata sempurna. Karena sangat dipaksakan dengan alasan reformasi birokrasi,” Imbuhnya.
Untuk itu wakil ketua Komite II meminta unsur masyarakat dan pemerintah di daerah proaktif menyuarakan dan memberikan masukan kepada Timja DPD RI sebagai landasan acuan dalam penyempurnaan usulan yang akan disampaikan oleh DPD RI. “Selama ini DPD RI sebagai wakil daerah sudah melakukan berbagai macam upaya. Tetapi pemerintah daerah masih banyak yang pasif dalam menanggapi RUU ini,” pungkasnya.(@iz).
