SEMARANG – Ketua Koordinator Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Eks Karesidenan Pati, Agus Kliwir hari ini melontarkan kritik tajam kepada pemerintah, TNI – Polri
Agar kedepan lebih teliti dalam menggandeng perusahaan media sebagai mitra publikasi. Menurutnya, saat ini masih banyak perusahaan pers yang tidak memenuhi standar atau aturan yang ditetapkan oleh Dewan Pers.
Namun ironisnya, sejumlah instansi pemerintah hingga aparat negara justru tetap bekerjasama dengan media yang dinilai belum memenuhi ketentuan tersebut.
Agus Kliwir menilai kondisi ini berpotensi menimbulkan persoalan serius, dalam ekosistem pers. sekaligus menimbulkan pemborosan anggaran publikasi yang seharusnya digunakan secara tepat sasaran.
“Pemerintah, TNI dan Polri harus benar-benar selektif, ketika menggandeng perusahaan media. Jangan sampai anggaran publikasi negara justru diberikan kepada media yang tidak sesuai dengan aturan Dewan Pers,” ujar Agus Kliwir kepada wartawan, Senin (9/3/26).
Ia mengingatkan, bahwa perusahaan pers memiliki standar yang jelas, baik dari sisi legalitas badan hukum, struktur redaksi, hingga kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik.
Jika instansi negara tidak melakukan verifikasi secara cermat, maka hal itu dikhawatirkan justru memperburuk kualitas informasi yang diterima masyarakat.
Agus Kliwir juga menyoroti fenomena menjamurnya media yang tidak memiliki struktur perusahaan pers yang jelas.
Bahkan, menurutnya, tidak sedikit media yang muncul tanpa manajemen profesional, namun tetap mendapatkan akses kerjasama publikasi dengan lembaga negara.
Padahal, keberadaan media yang profesional sangat penting untuk menjaga kualitas informasi di ruang publik, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemberitaan.
“Ini bukan sekadar kritik, tetapi bentuk kepedulian. agar anggaran publikasi negara benar-benar digunakan untuk mendukung media yang profesional dan patuh aturan,” katanya.
Sebagai tokoh yang aktif di organisasi media siber, Agus Kliwir memang dikenal sering mendorong peningkatan profesionalisme perusahaan pers.
Ia juga mengingatkan pentingnya legalitas dan kepatuhan media terhadap regulasi yang berlaku, agar dunia pers tetap sehat dan kredibel
Kedepan, apabila pemerintah, TNI dan Polri lebih selektif dalam memilih mitra media, maka hal itu akan berdampak positif terhadap kualitas pemberitaan, sekaligus memperkuat ekosistem pers yang profesional di Indonesia.
Dia berharap kritik ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi seluruh lembaga negara, agar kedepan lebih berhati-hati dalam menjalin kerjasama dengan perusahaan media.
“Media adalah pilar demokrasi. Karena itu, kemitraan dengan pemerintah harus dijalankan secara profesional, dan sesuai aturan,” pungkasnya.(red)
