PATI – Kebijakan harga bahan bakar minyak (BBM) kembali memantik gelombang protes di wilayah Kabupaten Pati.
Ratusan nelayan turun ke Pendopo Kabupaten Pati, Senin (4/5/26), menyuarakan keresahan mereka atas harga BBM non-subsidi yang dinilai semakin menjauh dari asas keadilan, bagi pelaku usaha perikanan.
Dalam aksi damai tersebut, nelayan menilai pemerintah belum benar-benar hadir melindungi sektor perikanan tradisional yang selama ini
Menjadi tulang punggung ekonomi pesisir. mereka menuntut adanya penyesuaian harga BBM khusus kapal nelayan, agar tidak terus menjadi beban biaya operasional melaut.
Massa menegaskan bahwa mahalnya BBM non-subsidi telah menekan pendapatan nelayan secara drastis.
Bahkan, sebagian nelayan mengaku terpaksa mengurangi jumlah trip melaut, karena biaya solar lebih besar dibanding hasil tangkapan.
Situasi ini memunculkan kritik bahwa kebijakan energi nasional, terkesan tidak berpihak kepada rakyat kecil, khususnya nelayan yang bekerja di sektor produktif.
Nelayan mempertanyakan mengapa sektor yang jelas menghasilkan pangan dan menjaga ketahanan pangan laut, justru harus berjuang sendiri menghadapi tekanan ekonomi.
Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra hari ini turun langsung menemui massa aksi dan mendengarkan tuntutan yang disampaikan.
Ia menyatakan pemerintah daerah akan menindaklanjuti aspirasi tersebut hingga ke tingkat pusat.
“Aspirasi ini akan kita masukkan ke agenda nasional, ke Kementerian KKP dan supaya bisa ditindaklanjuti
Ada dukungan agar harga BBM ini sesuai dengan yang para nelayan inginkan,” ujar Chandra didampingi DPRD menemui peserta aksi.
Disisi lain, para nelayan menambahkan bahwa janji tindak lanjut tidak boleh berhenti pada pernyataan seremonial semata.
Mereka menuntut langkah konkret, mengingat persoalan BBM sudah lama terjadi dan kerap berulang tanpa solusi nyata.
Chandra menyampaikan bahwa pihak kementerian kelautan dan perikanan (KKP), telah merespons aspirasi tersebut. dengan cukup baik setelah menerima pemaparan dari pemerintah daerah.
“Respon KKP bagus dan mereka menerima. sudah kita jelaskan maksud tujuan para nelayan, sebagai dasar perhitungannya sudah kita berikan perhitungan-perhitungan ekonomisnya,” lanjutnya.
Ia juga menekankan komitmen Pemkab Pati untuk mengawal perjuangan nelayan hingga ke Jakarta
Untuk aspirasi tersebut benar-benar diterima pemerintah pusat, dan tidak hanya berakhir sebagai catatan formalitas.
“Kita akan mengawal teman-teman nelayan untuk ke Jakarta dan kedepan aspirasinya diterima oleh pemerintah pusat,” kata Chandra
Aksi damai ini sekaligus menjadi sinyal keras bahwa nelayan Pati menuntut perubahan kebijakan yang lebih adil.
Dia berharap pemerintah pusat tidak lagi memandang sektor perikanan sebagai pelengkap.
Melainkan sebagai kekuatan ekonomi yang perlu dilindungi, melalui kebijakan BBM yang realistis dan berpihak”, pungkasnya.(red)
