PATI – Polemik rencana pendirian KDMP di wilayah Desa Sukobubuk kembali memicu gejolak di tengah masyarakat, Sabtu (28/3/2026).
Situasi yang semula dianggap sebagai program pembangunan desa, justru berubah menjadi bara konflik, akibat dugaan lemahnya komunikasi dan minimnya transparansi dari pihak pemerintah desa.
Kegaduhan itu mencuat setelah digelar rapat internal yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, BPD, RT/RW, LMDH, hingga perangkat Desa Sukobubuk.
Dalam forum tersebut, banyak pihak menilai bahwa proses penentuan lokasi pembangunan KDMP terkesan terburu-buru, dan tidak melibatkan warga secara terbuka sejak awal.
Ironisnya, rapat tersebut justru menjadi momentum terbukanya fakta bahwa keputusan lokasi pembangunan KDMP sebelumnya, tidak benar-benar dipahami oleh masyarakat secara menyeluruh.
Warga merasa “dikejutkan” dengan rencana pembangunan yang tiba-tiba mengarah ke area lapangan desa, tanpa musyawarah yang kuat.
Di hadapan peserta rapat, Kepala Desa Sukobubuk, Saman, akhirnya mengambil langkah yang jarang terjadi di pemerintahan desa
Ia mengakui adanya miskomunikasi dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka terkait lahan KDMP ini.
Untuk ke depan, pihak desa akan mengalihkan lokasi pembangunan KDMP,” ujar Saman saat dikonfirmasi wartawan di lokasi.
Pernyataan itu, sekaligus menjadi sinyal bahwa tekanan masyarakat tidak bisa dianggap enteng. Kades mengakui bahwa situasi yang terjadi telah menimbulkan kegaduhan dan keresahan yang meluas.
Kini pihak desa tidak ingin polemik ini terus bergulir dan menimbulkan perpecahan antar warga.
“Karena itu, pemerintah desa akan menggelar kembali musyawarah desa secara resmi, agar kedepan mengambil keputusan pembangunan tidak melahirkan konflik sosial.
Kades Sukobubuk juga mengulangi permintaan maafnya kepada masyarakat, khususnya terkait rencana lokasi awal pembangunan KDMP di lapangan desa.
“Permintaan maaf kami haturkan bagi warga. Jika kemarin lokasi KDMP di lapangan, nanti ke depan kami alihkan,” tambah Kades Sukobubuk
Polemik KDMP Sukobubuk ini, menjadi sorotan.” karena memperlihatkan bahwa pembangunan tanpa komunikasi yang sehat hanya akan melahirkan kecurigaan dan kegaduhan.
Warga berharap, musyawarah desa akan digelar benar-benar menjadi forum pengambilan keputusan, bukan sekadar formalitas untuk menutup kegaduhan yang sudah terlanjur terjadi.(red)
