Pati, TV10Newsgroup.com – Dalam acara Musyawarah Rencana Pembangunan Wilayah (Musrenbangwil) yang bertempat di Pendopo Kabupaten Jepara, Selasa (10/3/2020).
Bupati Pati Haryanto, menyampaikan sejumlah permasalahan yang ada di Kabupaten Pati, diantaranya tentang banjir. Yang mana Pati ini dilintasi oleh sungai Juwana sepanjang kurang lebih 61 Km.
Menurutnya hal bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi, melainkan pemerintah pusat.
“Dan untuk menangani permasalahan tersebut, tahun ini kita mendapat bantuan 100 miliar untuk normalisasi sungai. Itu pun belum termasuk anak – anak sungai dari Juwana yang menjadi kewenangan balai besar”, ujar Bupati.
Baca juga : Bupati dan Kepala Disdagperin Sosialisasi Perbup Pati No.23 tahun 2019
Bupati menyebut bahwa hal ini merupakan momok tersendiri setiap tahun, sebab setiap kali memberikan laporan kepada Gubernur Jawa Tengah, Kabupaten Pati pasti selalu terdampak banjir. Meskipun faktanya, banjir yang terjadi tersebut hanya sesaat saja.
Selain itu, Bupati juga menyampaikan beberapa inovasi yang saat ini telah berjalan dan dikembangkan sejak lama yaitu layanan pajak daerah online.
“Jenis pajak online yaitu restoran, hotel, reklame, hiburan, pajak parkir, PPJ, pajak sarang burung walet yang mana itu diluar pajak BPHTB dan PBB. Dengan sistem online ini, pendapatan daerah bisa meningkat,” jelas Haryanto.
Pihaknya menegaskan bahwa layanan pajak daerah online akan terus dikembangkan agar dapat terkoneksi dengan perbankan, OPD, masyarakat serta RSUD.
“Tak hanya itu, di tahun 2020 ini akan kita kenalkan di toko – toko modern serta kantor pos. Sebab inovasi ini sangat membantu dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah,” imbuhnya.
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membahas beberapa permasalahan yang diadukan masyarakat.
Menurutnya, banyaknya aduan dari masyarakat mesti direspons oleh pemerintah. Jika demikian, artinya komunikasi berjalan baik.
“Disitulah meeting point (titik temu) antara rakyat dan pemerintah, arti penting hadirnya negara,” tutur Gubernur.
Gubernur mengatakan, di antara persoalan yang menjadi aduan masyarakat, sebut Ganjar, yakni mengenai validitas data Program Keluarga Harapan (PKH), infrastruktur jalan, dan permasalahan pendidikan.
Sedangkan mengenai masalah pendidikan, lanjut Ganjar, satu di antara hal terpenting ialah mengenai kesejahteraan guru.
“Protes guru sudah banyak. Saya ingin bilang, GTT dan PTT (Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap) bisa tidak di tempat panjenengan dibayar dengan UMK (Upah Minimum Kota/Kabupaten)? Kalau belum bisa, yang penting dinaikkan, supaya progresnya tiap tahun kelihatan. DPRD di kabupaten juga perhatikan soal ini,” tandas Ganjar. (R7)
