JAKARTA – Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Firman Subagyo hari ini menyatakan keprihatinannya atas adanya aksi persiapan pendirian posko AMPB di depan Mapolresta Pati, Jawa Tengah.
Ia menilai tindakan tersebut berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban, dan dapat memicu situasi yang tidak kondusif di tengah masyarakat.
Firman menyebutkan, bahwa sebagai putra daerah Pati, dirinya berharap Kabupaten Pati tetap menjadi wilayah yang aman, damai, serta mampu menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya.
Agar kejadian seperti pendirian posko tersebut, jangan dibiarkan dan langkah tegas dari pihak terkait harus bertindak
“Saya sebagai putra daerah, ingin Kabupaten Pati aman, damai, dan rakyatnya sejahtera dan jangan sampai muncul gerakan-gerakan yang bisa mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban,” ujar Firman kepada wartawan, Jumat (1/5/2026).
Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar juga meminta pemerintah daerah bersama unsur TNI -Polri, khususnya di wilayah Pati
Untuk segera mengambil tindakan yang terukur, demi memastikan situasi tetap terkendali. menurutnya, ketegasan aparat menjadi kunci
Supaya kedepan, tidak terjadi konflik sosial yang dapat merugikan masyarakat. Ia menambahkan, bahwa keberadaan organisasi kemasyarakatan (ormas) maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM) telah memiliki aturan yang jelas dalam regulasi negara, termasuk kewajiban administrasi melalui instansi resmi seperti badan Kesbangpol.
“Ormas dan LSM itu sudah jelas aturannya, harus terdaftar. tidak boleh bergerak seenaknya. Pemerintah harus memastikan semua sesuai prosedur,” tambahnya.
Dia juga menyinggung soal pihak-pihak yang mengatasnamakan profesi wartawan dan Firman mengingatkan bahwa profesi pers, memiliki payung hukum serta organisasi resmi yang diakui
Termasuk konstituen Dewan Pers yaitu Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) khusus lisensi dan verifikasi perusahaan pers sesuai Undang-Undang Pers.
Karena itu, ia meminta agar pemerintah dan aparat tidak mudah memberikan ruang kepada kelompok yang tidak memiliki legalitas jelas.
“Wartawan itu ada organisasi konstituen Dewan Pers. Perusahaan pers juga harus jelas dan legal. Pemerintah dan aparat harus menggandeng yang resmi, jangan yang tidak jelas,” kata Firman.
Dalam penegakan aturan terhadap kelompok-kelompok yang bergerak tanpa dasar legal, merupakan langkah penting
Demi menjaga wibawa negara serta menciptakan ketertiban di daerah. Ia juga meminta, agar aparat tidak ragu menindak segala bentuk kegiatan yang berpotensi mengganggu keamanan publik.
Dengan adanya peristiwa tersebut, Firman berharap semua pihak di wilayah Kabupaten Pati dapat mengutamakan stabilitas
Untuk menghindari provokasi, dan menjaga suasana tetap kondusif, demi kepentingan masyarakat luas.(red)
