JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) mencatat pencapaian bersejarah, dengan berhasil menghimpun 100 ribu anggota yang tersebar di seluruh Indonesia.
Momentum tersebut diumumkan bertepatan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2026, sebagai simbol penguatan komitmen organisasi dalam mendukung pembangunan desa dan menjaga nilai-nilai kebangsaan.
Ketua Umum DPP ABPEDNAS, Indra Utama menyampaikan bahwa capaian tersebut menjadi bukti semakin besarnya kepercayaan, dan partisipasi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. menurutnya, angka 100 ribu anggota bukan sekadar pencapaian administratif
Melainkan representasi semangat pengabdian, dan gotong royong dalam membangun desa sebagai fondasi kemajuan bangsa.
“Momentum Hari Lahir Pancasila menjadi pengingat bahwa nilai persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial harus terus menjadi pedoman dalam pembangunan desa,” ujar Indra Utama kepada wartawan, Selasa (2/6/26).
Sekretaris Jenderal ABPEDNAS, Adhitya Yusma Perdana menambahkan bahwa organisasi akan terus meningkatkan kapasitas anggota melalui berbagai program pendidikan, pelatihan dan pendampingan.
Langkah tersebut dilakukan agar anggota BPD mampu menjalankan fungsi pengawasan dan aspirasi masyarakat desa secara optimal”, lanjutkan
Ketua Dewan Pengawas ABPEDNAS, Prof. Dr. Reda Manthovani mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran organisasi yang telah berkontribusi, dalam memperkuat eksistensi ABPEDNAS sebagai wadah perjuangan anggota BPD di Indonesia.
DPP ABPEDNAS juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pengurus, anggota, pembina, pengawas serta mitra strategis yang telah mendukung perjalanan organisasi hingga mencapai tonggak sejarah ini.
Kedepan, ABPEDNAS menekankan komitmennya untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat pembangunan desa
Untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa, serta mendorong terwujudnya desa yang maju, mandiri, berdaya saing dan bebas dari praktik korupsi.(red)
