PATI I Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra hari ini mengimbau masyarakat, agar kedepan tidak terprovokasi
Isu ajakan stop membayar pajak kendaraan yang belakangan ramai beredar di media sosial, khususnya di wilayah Jawa Tengah.
Imbauan tegas itu disampaikan Chandra saat melakukan kunjungan kerja di RSUD RAA Soewondo Pati, Jumat (20/2/2026).
Ia menekankan bahwa membayar pajak kendaraan bermotor merupakan kewajiban setiap warga negara, sekaligus bentuk kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan daerah.
“Kami mengimbau masyarakat Kabupaten Pati untuk tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum jelas kebenarannya.
Pajak kendaraan adalah kewajiban kita bersama, dan hasilnya kembali untuk kepentingan publik,” ujar Chandra kepada wartawan.
Menurutnya, maraknya narasi yang tidak utuh terkait Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Karena itu, ia meminta warga lebih bijak dalam menyaring informasi, terutama yang beredar di media sosial.
Chandra menambahkan, penerimaan dari sektor pajak kendaraan, memiliki peran vital dalam menopang pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, hingga pembenahan fasilitas umum di wilayah Kabupaten Pati.
“Kalau masyarakat berhenti membayar pajak karena terpengaruh isu yang tidak benar, tentu dampaknya akan luas.
Pembangunan bisa terganggu, pelayanan publik juga bisa terdampak,” kata Plt. Bupati Pati
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memastikan bahwa tidak ada kenaikan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2026.
Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno dalam konferensi pers di Kantor Gubernur Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.
Dia menyatakan bahwa posisi tarif PKB tahun 2026 tetap sama, dibandingkan tahun 2025. Dengan demikian, isu adanya lonjakan pajak kendaraan yang memicu ajakan boikot dinilai tidak berdasar.
Bahkan, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, disebut telah menginstruksikan pengkajian kemungkinan pemberian relaksasi atau keringanan pajak kendaraan pada tahun ini.
Kebijakan tersebut, diharapkan mampu memberikan ruang bagi masyarakat di tengah dinamika kondisi ekonomi.
Menanggapi hal tersebut, Chandra kembali menekankan pentingnya literasi digital di era keterbukaan informasi saat ini.
Plt Bupati Pati mengajak masyarakat untuk tidak mudah percaya pada narasi provokatif, yang belum terverifikasi sumber dan kebenarannya.
“Sinergi antara pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan. Mari kita jaga bersama stabilitas dan kepercayaan publik.
Jangan sampai kita terpecah, hanya karena informasi yang tidak jelas asal-usulnya,” lanjutnya.
Chandra optimistis, dengan komunikasi yang terbuka dan transparan, masyarakat Pati akan tetap patuh terhadap kewajiban perpajakan.
Hal ini juga memastikan pemerintah daerah akan terus berupaya menghadirkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat.
Di tengah derasnya arus informasi digital, pesan Plt Bupati Pati ini. menjadi pengingat penting, jangan mudah terprovokasi
Cek fakta sebelum percaya, dan tetap taat pajak. demi kemajuan bersama”, pungkasnya.(red)
