PATI – Aksi ratusan nelayan yang mendatangi pendopo Kabupaten Pati, Senin (4/5/2026), menjadi sorotan publik.
Dalam aksi tersebut, nelayan menyuarakan tuntutan. agar pemerintah pusat mengevaluasi harga BBM non-subsidi, yang dinilai semakin membebani aktivitas melaut
Para nelayan menegaskan bahwa kenaikan biaya solar telah menyebabkan penurunan pendapatan yang signifikan.
Kondisi ini membuat sebagian nelayan terpaksa mengurangi aktivitas melaut, karena beban operasional dinilai tidak sebanding dengan hasil tangkapan.
Massa juga menyampaikan bahwa nelayan tradisional selama ini. merupakan sektor produktif yang menopang perekonomian pesisir, serta berkontribusi besar terhadap ketahanan pangan laut.
Namun mereka menilai, kebijakan energi nasional justru tidak memberikan ruang perlindungan yang adil bagi nelayan kecil.
Dalam orasinya, nelayan menuntut adanya penyesuaian harga BBM khusus kapal nelayan. Mereka berharap pemerintah
Segera menetapkan kebijakan yang realistis, agar nelayan tetap bisa bekerja dan menghidupi keluarga.
Agung, salah satu perwakilan nelayan menyampaikan bahwa selama ini masalah BBM selalu menjadi persoalan utama setiap tahun, namun solusi konkret belum pernah benar-benar dirasakan.
Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra hari ini turun langsung menemui massa aksi bersama jajaran DPRD Kabupaten Pati.
Ia menyampaikan bahwa Pemkab Pati akan menindaklanjuti tuntutan tersebut, hingga ke pemerintah pusat.
“Aspirasi ini akan kita masukkan ke agenda nasional, ke kementerian KKP supaya bisa ditindaklanjuti.
Ada dukungan agar harga BBM ini sesuai dengan yang para nelayan inginkan,” ujar Chandra kepada wartawan
Pihak DPRD Kabupaten Pati juga menyatakan dukungan terhadap perjuangan nelayan. dia menilai tuntutan tersebut wajar
Mengingat nelayan merupakan sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian daerah.
Nelayan menekankan bahwa pemerintah tidak boleh hanya menyampaikan janji, melainkan harus hadir dengan tindakan nyata.
Ia meminta agar Pemkab Pati segera menjadwalkan audiensi ke tingkat kementerian untuk membahas kebijakan BBM nelayan.
Chandra menyebut, pihak kementerian kelautan dan perikanan (KKP) telah memberikan respons baik, setelah menerima pemaparan dari pemerintah daerah terkait beban ekonomi yang dialami nelayan.
“Respon KKP bagus dan mereka menerima. sudah kita jelaskan maksud tujuan para nelayan, sebagai dasar perhitungannya sudah kita berikan perhitungan-perhitungan ekonomisnya,” lanjutnya.
Pemerintah daerah tidak akan berhenti pada penyampaian aspirasi, namun akan mengawal langsung hingga ke Jakarta. demi memastikan suara nelayan didengar.
“Kita akan mengawal teman-teman nelayan untuk ke Jakarta, dan ke depan aspirasinya diterima oleh pemerintah pusat,” kata Chandra
Aksi damai tersebut menjadi pengingat kuat bahwa persoalan BBM nelayan bukan sekadar isu ekonomi, tetapi juga menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat pesisir.
Nelayan berharap pemerintah pusat segera melakukan evaluasi, agar kebijakan energi benar – benar berpihak kepada sektor perikanan tradisional.(red)
