JAKARTA – Penasehat Presiden RI, Hashim Sujono Djojohadikusumo hari ini memberikan apresiasi terhadap peran Serikat Media Siber Indonesia (SMSI)
Dinilai dapat menjadi salah satu garda depan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program Jaga Desa.
Hashim menekankan bahwa pengawasan publik tidak boleh berhenti pada seremonial maupun pemberitaan semata.
Menurutnya, keberadaan perusahaan media harus mampu menjadi mata dan telinga masyarakat, dalam mengawal program pemerintah
Agar kedepan benar-benar berjalan sesuai tujuan dan tidak disalahgunakan. Sorotan juga diarahkan terhadap pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Penasehat Presiden RI meminta apabila ditemukan dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan program ini. masyarakat maupun pemerintah tidak perlu ragu untuk menyampaikan laporan
“Kalau ada penyalahgunaan kewenangan SPPG, pemerintah laporkan saya,” tegas Hashim didampingi Drs. Firdaus, M.Si, Ketua Umum SMSI Pusat dan Prof. Komaruddin Hidayat, Ketua Dewan pers
Dalam penyampaian di momen pengukuhan Pokja Newsroom Jaga Desa di gedung dewan pers, Jumat (28/8/2026).
Pernyataan tersebut menjadi pesan keras bahwa program MBG membutuhkan pengawasan berlapis.
Anggaran dan fasilitas negara yang digunakan untuk kepentingan masyarakat harus dipastikan tepat sasaran, transparan dan bebas dari praktik penyimpangan.
SMSI pun dinilai memiliki posisi strategis untuk ikut mengawal pelaksanaan program tersebut, melalui kerja jurnalistik yang kritis, independen dan berbasis fakta.
Pengawasan terhadap MBG dan Jaga Desa bukan dimaksudkan untuk menghambat program pemerintah, melainkan memastikan setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Karena itu, ketika ditemukan indikasi penyimpangan, kritik dan laporan harus menjadi bagian dari mekanisme kontrol.
Jangan sampai program yang dibangun untuk kepentingan rakyat justru membuka ruang bagi kepentingan pribadi atau penyalahgunaan kewenangan”, pungkasnya.(red)
