TV10Newsgroup.com, PATI I Kasus dugaan manipulasi dalam sistem Dapodik mendorong DPRD dan guru honorer di Kabupaten Pati untuk meminta pemerintah segera mengevaluasi sistem pendataan tersebut.
Mereka menilai bahwa Dapodik harus lebih transparan dan tidak boleh mudah dimanipulasi oleh oknum tertentu.
“Kami mendesak adanya evaluasi dan perbaikan dalam sistem ini. Jangan sampai guru yang sudah lama mengabdi malah tidak bisa ikut seleksi PPPK, hanya karena masalah administratif seperti ini,” kata Anggita Egi Ayu Hapsari dihadapan media, Kamis (6/2/25).
Sementara itu, Sekretaris Ketua Komisi D DPRD Pati, Mohammad Dyan Aulia Burhanuddin, menyatakan bahwa pihaknya akan mendorong pemerintah daerah untuk meninjau kembali sistem Dapodik dan memastikan tidak ada lagi kasus serupa di masa mendatang.
Para guru honorer berharap kedepan untuk langkah ini bisa segera diwujudkan. Agar mereka mendapatkan kejelasan dan kesempatan yang lebih adil dalam dunia pendidikan”, ungkap Sekretaris Ketua Komisi D DPRD Pati.(Eko)
