PATI – Program TNI manunggal membangun desa (TMMD) reguler ke-128 tahun anggaran 2026, kembali menjadi sorotan publik.
Kali ini, perhatian muncul usai digelarnya penyuluhan bencana alam dan penanganan pasca bencana di Balai Desa Godo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, Kamis (23/4/2026), yang diikuti sekitar 50 warga.
Kegiatan yang melibatkan unsur BPBD, TNI, Polri, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat tersebut memang dinilai positif
Dalam meningkatkan kesadaran warga terhadap ancaman banjir, angin kencang, hingga tanah longsor.
Namun, di tengah tingginya ancaman bencana di sejumlah wilayah Jawa Tengah, muncul kritik keras dari masyarakat luas yang menilai kegiatan semacam ini belum cukup menjawab persoalan mendasar.
Publik menilai penyuluhan hanya akan menjadi rutinitas seremonial, jika tidak dibarengi langkah konkret seperti pembangunan drainase
Penguatan tanggul, normalisasi sungai, perbaikan jalur evakuasi, serta penyediaan alat peringatan dini yang bisa diakses warga.
“Penyuluhan itu penting, tapi jangan berhenti pada teori. banyak desa rawan banjir, rawan longsor, tapi jalur evakuasi saja belum jelas.
Kalau bencana datang malam hari, warga tetap panik,” kritik salah satu warga melalui media sosial yang kini ramai diperbincangkan.
Dalam kegiatan ini. Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Pati, Sukarno memaparkan tahapan penanggulangan bencana mulai dari pra bencana, saat bencana, hingga pasca bencana
Ia juga mengingatkan masyarakat, agar tidak mudah termakan hoaks serta membangun kelompok siaga bencana di tingkat desa”, Sukarno kepada wartawan
Danramil 18/Winong melalui Letda Inf Ali Sadikin menekankan pentingnya keseriusan warga mengikuti materi, agar mampu meminimalkan risiko bencana.
Namun kritik yang muncul menyebut, materi yang disampaikan BPBD seharusnya menjadi pintu masuk untuk kebijakan nyata, bukan sekadar agenda formal TMMD tahunan”, tambah Letda Inf Ali Sadikin.
Netizen juga menyoroti ironi bahwa banyak desa di Indonesia kerap menjadi korban bencana berulang
Namun penanganan lebih sering bersifat reaktif setelah bencana terjadi. Mereka mendesak pemerintah daerah dan pusat tidak hanya menekankan edukasi
Tetapi mempercepat penguatan infrastruktur mitigasi dan kesiapan logistik di tingkat desa. isu ini pun viral, karena dianggap mewakili kegelisahan masyarakat luas
Terutama di daerah-daerah yang setiap musim hujan selalu dihantui bencana, namun merasa belum mendapatkan perlindungan maksimal dari negara.
Kegiatan penyuluhan di Desa Godo diharapkan menjadi awal yang baik, tetapi tekanan publik kini mengarah pada satu pesan tegas
Mitigasi bencana tidak cukup lewat seminar, melainkan harus diwujudkan dalam tindakan nyata di lapangan”, pungkasnya.(red)
