PATI I Warga Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, tengah dibuat geger dengan beredarnya surat pemberitahuan dari pihak kecamatan yang menyaratkan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai syarat utama
Dalam mendapatkan pelayanan administrasi. Surat tersebut sontak memantik reaksi keras dari masyarakat dan menjadi viral di media sosial.
Dalam surat yang beredar luas di berbagai grup WhatsApp hingga Facebook, tertulis bahwa mulai tanggal 21 Juli 2025, setiap warga yang akan mengurus administrasi di Kantor Kecamatan Wedarijaksa wajib menunjukkan bukti lunas pembayaran PBB tahun 2025.
Surat tersebut bernomor T/88/000.8.3.4 dan ditandatangani langsung oleh Camat Wedarijaksa, Eko Purwantoro, pada tanggal 15 Juli 2025.
Unggahan di salah satu akun Facebook grup “Komunitas Anak Asli Pati” bahkan menyertakan narasi pedas yang menyebut kebijakan ini sebagai bentuk “penindasan” terhadap rakyat kecil.
“Tak kasih info bolo, sementara dilakukan di Kecamatan Wedarijaksa untuk rakyat Pati khususnya Kecamatan Wedarijaksa selamat menikmati penindasan,” tulis akun tersebut, yang telah mendapat ratusan tanggapan dan puluhan komentar dari warganet, Rabu (16/7/2025).
Kebijakan ini dinilai sebagian warga sebagai langkah yang tidak adil dan diskriminatif. Salah satu warga Wedarijaksa, Yudo dengan tegas menyatakan keberatannya.
Ia menilai, pelayanan publik adalah hak dasar seluruh warga negara yang tidak bisa disyaratkan dengan apapun, apalagi kemampuan ekonomi.
“Menurut saya ini bentuk diskriminatif. Karena setiap individu atau masyarakat berhak mendapatkan akses terhadap pelayanan publik tanpa diskriminasi,” tegas Yudo saat diwawancarai wartawan
Lebih lanjut, Yudo mengingatkan bahwa tidak semua warga mampu membayar pajak tepat waktu, dan hal tersebut bukan berarti mereka membangkang terhadap kewajiban negara.
“Ketidakmampuan membayar pajak itu bukan sebuah pembangkangan,” lanjut Yudo dengan nada kesal
Sementara itu, Camat Wedarijaksa, Eko Purwantoro saat dikonfirmasi, ia membenarkan adanya surat pemberitahuan tersebut.
Meski demikian, dia belum memberikan penjelasan rinci soal dasar hukum maupun tujuan kebijakan tersebut.
“Iya benar ada surat. Nanti untuk teknisnya akan kami jelaskan lebih lanjut,” kata Eko singkat, mengaku sedang mengikuti kegiatan lain yang lebih mendesak, Rabu (16/7/25).
Kebijakan ini pun menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat. Apakah pelayanan publik bisa dibatasi dengan syarat lunas PBB? Sejumlah warganet bahkan mempertanyakan dasar hukum surat tersebut, dan menuntut transparansi dari Pemerintah Kecamatan Wedarijaksa.
Sampai berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari Pemerintah Kabupaten Pati terkait legalitas surat edaran tersebut.
Namun desakan publik agar kebijakan ini ditinjau ulang terus menggema, termasuk usulan agar pihak Ombudsman RI turut memeriksa kebijakan tersebut sebagai bagian dari pengawasan pelayanan publik.
Fenomena ini menjadi potret bagaimana kebijakan lokal bisa berbuntut kontroversi besar jika tidak dikomunikasikan secara utuh dan adil kepada masyarakat.
Warga berharap, ada jalan tengah agar pelayanan publik tetap terbuka, sembari mendorong kepatuhan pajak secara persuasif, bukan represif.(DN)
