PATI,TV10Newsgroup.com– Bupati Pati Haryanto singgung masalah kesejahteraan guru di Kabupaten Pati saat menghadiri Konferensi PGRI Kabupaten Pati Masa Bhakti XXII Tahun 2020, Rabu (04/11/20) di Aula Gedung PGRI Kabupaten Pati.
Bupati mengungkapkan bahwa tenaga pendidik di Kabupaten Pati masih sangat kurang. Belum lagi disusul dengan pendidik yang pensiun. Masalah penghasilan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kelangkaan tenaga pendidik di Kabupaten Pati.
Oleh karena itu, Bupati berupaya mengalokasikan anggaran dengan mengeluarkan Perbup mengenai pemberian tunjangan jabatan kepada guru tetap dan juga guru honorer. Adapun tunjangan jabatan adalah Rp 2.000.000 dan tunjangan honorer minimal Rp 500.000.
“Tidak semua daerah melakukan hal yang sama seperti ini. Karena saya tahu bahwa dedikasi guru tersebut memiliki tugas dan tanggungjawab yang besar. Sehingga perlu juga diberikan penghargaan yang besar salah satunya adalah melalui tunjangan jabatan tersebut,” tegas Haryanto.
Tujuan dari pemberian tunjangan adalah untuk memberikan semangat dan motivasi bagi guru. Termasuk juga demi menjamin kesejahteraan para guru di Kabupaten Pati.
“Karena jika guru dituntut mendidik siswanya untuk menjadi SDM unggul sehingga dapat mendukung Indonesia maju. Namun tanpa didukung dengan kesejahteraan SDM yang ada, maka hasilnya pun tidak akan tercapai. Sehingga saya berupaya untuk bisa meningkatkan dari segi jaminan kesejahteraan penghasilan,” jelas Bupati Pati.
Terkait dengan konferensi, Bupati membahas kegiatan re-organisasi pengurus PGRI. “Di setiap re-organisasi pasti akan ada polemik pro-kontra. Jadi, harus dihadapi dengan legowo. Karena yang namanya organisasi maka sudah menjadi aturan akan adanya estafet kepemimpinan,” pesan Bupati.
Konferensi tersebut mengangkat tema “Peran PGRI dalam Mewujudkan SDM Unggul untuk Indonesia Maju” dengan agenda pembukaan re-organisasi pengurus PGRI.
Kegiatan yang dilaksanakan tiap 5 tahun sekali tersebut dihadiri oleh Bupati Pati Haryanto, Ketua PGRI Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Wilayah 3, Kepala Kemenag, serta pengurus PGRI di Kabupaten Pati.
Bupati Pati berharap proses re-organisasi tersebut semua anggota berkoordinasi dengan baik. Walaupun pasti akan ada masalah, namun ia meminta agar semua tetap bersatu dan menyelesaikan segala masalah dengan komunikasi yang baik.
Haryanto juga mengimbau agar pengurus PGRI yang baru dapat membawa organisasi ke arah lebih baik dan sejahtera, serta konsisten dalam mematuhi peraturan AD-ART yang ada. Termasuk memberikan jaminan bantuan hukum dan perlindungan profesi para guru.
“Dibentuknya organisasi tersebut adalah agar semua anggota menjadi satu padu dan mencapai tujuan bersama,” tandas Haryanto.(@k).
